Madina, Sumut | Garisdata.com – Persoalan sampah di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kini tengah menjadi sorotan tajam. Lemahnya tata kelola lingkungan dan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) permanen dinilai sebagai cermin kegagalan pemerintah dalam memenuhi pelayanan publik dasar.
Aktivis mahasiswa asal Batahan, Kurnia Putra Gardana, melontarkan kritik pedas terkait kondisi ini. Menurutnya, krisis sampah yang berlarut-larut menunjukkan adanya kesenjangan lebar antara kebijakan di atas kertas dengan implementasi di lapangan.
“Secara konseptual, pengelolaan sampah adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Namun realitasnya, infrastruktur dasar saja tidak ada. Ini adalah bentuk kelalaian struktural. Pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik alasan klasik keterbatasan anggaran,” tegas Kurnia kepada Garisdata.com, Senin (30/3/2026).
Kurnia juga menyoroti peran PTPN IV yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia mempertanyakan transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan yang seharusnya bisa berkontribusi pada solusi lingkungan di sekitar wilayah operasional.
Menanggapi tudingan tersebut, Camat Batahan, Sukiman SE, memberikan klarifikasi saat ditemui di sela jam istirahat kantor pada hari yang sama. Ia menyatakan bahwa persoalan sampah telah menjadi prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, pada Februari kemarin.
Meski mengakui lokasi TPA permanen belum tersedia, Sukiman menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah darurat melalui skema pinjam pakai lahan milik masyarakat di Kelurahan Pasar Baru Batahan.
“Lahan tersebut akan digunakan sebagai TPA sementara bagi satu kelurahan dan tiga desa, yakni Kelurahan Pasar Baru Batahan, Desa Kuala, Desa Pasar Batahan, dan Desa Sari Kenanga,” jelas Sukiman.
Lebih lanjut, Camat memastikan bahwa progres pengadaan sarana pengangkut sudah berjalan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah ditandatangani dan armada berupa kendaraan roda tiga telah dipesan.
”Armada pengangkut kemungkinan besar akan tiba dalam dua pekan ke depan. Kami terus berupaya agar sistem pengangkutan sampah ini segera berjalan untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.Kini, publik menanti apakah janji pengadaan armada dan pengelolaan TPA sementara ini mampu menjawab kritik pedas mengenai “estetika dapur” pemerintah, atau justru menjadi babak baru dalam panjangnya problematika lingkungan di Batahan.
(WJN/TIM)
