KEPEMIMPINAN YANG MEMANUSIAKAN MANUSIA: REFLEKSI AKSI JUSUF KALLA
By : H. SYAHRIR NASUTION. SE. MM. Glr SUTAN KUMALA BULAN ( MANTAN AKADEMISI ) dan PENGAMAT SOSIAL KEBANGSAAN.
Garisdata.com l Aceh —–Di negeri yang nyaris setiap tahun dilanda banjir, longsor, dan bencana ekologis, empati sering kali menjadi barang mahal. Banyak pejabat hadir sekadar untuk berfoto, memberi pernyataan normatif, lalu pergi. Karena itu, langkah H. Jusuf Kalla yang kembali turun tangan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terasa kontras—bahkan menyentil.
Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla berada pada posisi strategis yang tak sekadar simbolik. Ia menggerakkan logistik, jejaring relawan, dan solidaritas umat. Namun yang paling menonjol bukan sekadar struktur organisasinya, melainkan etos kepemimpinan berbasis empati—sesuatu yang kian jarang dipraktikkan dalam politik dan birokrasi modern.
Empati publik meningkat bukan karena statusnya sebagai mantan Wakil Presiden, melainkan karena konsistensinya. Dalam ingatan kolektif masyarakat Aceh, nama Jusuf Kalla tidak berdiri di ruang hampa. Ia adalah salah satu aktor kunci Perdamaian Helsinki, sebuah proses politik yang berhasil karena pendekatan kemanusiaan, bukan semata kekuasaan senjata.
Jejak itulah yang kembali terbaca saat ia hadir pasca bencana: mendengar, menenangkan, dan bekerja.
Secara sosiologis, kepemimpinan seperti ini memiliki daya tarik kuat. Rakyat cenderung berempati kepada pemimpin yang terlebih dahulu menunjukkan empati kepada mereka. Ini bukan romantisme personal, melainkan logika sosial. Dalam krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga pengakuan atas penderitaan mereka sebagai manusia.
Pengalaman Jusuf Kalla sebagai akademisi di Universitas Hasanuddin, pengusaha, sekaligus tokoh sosial membentuk karakter kepemimpinan yang pragmatis namun berakar pada nilai. Ia tidak berbicara tentang pencitraan, melainkan kerja. Tidak sibuk menyalahkan alam, tetapi menguatkan manusia yang terdampak.
Di titik inilah kritik implisit muncul: mengapa standar empati justru sering datang dari tokoh non-jabatan, sementara pejabat aktif kerap absen secara moral? Bencana seharusnya menjadi ujian kepemimpinan. Sayangnya, yang sering diuji justru kesabaran rakyat.
Apa yang dilakukan Jusuf Kalla pasca bencana adalah pengingat bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan formal, melainkan soal kehadiran, kepedulian, dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan. Kepemimpinan yang mulia lahir bukan dari retorika, tetapi dari kasih sayang yang nyata.
Di tengah krisis ekologis dan sosial yang berulang, teladan seperti ini penting dicatat. Bukan untuk mengultuskan individu, melainkan untuk menegaskan standar: pemimpin yang terhormat adalah mereka yang memanusiakan manusia. Tanpa empati, kekuasaan hanyalah administrasi dingin. Dengan empati, kepemimpinan menjadi jalan menuju keadaban—dan, bagi sebagian orang, jalan menuju ridho Tuhan.(M.SN)
Baca Artikel Lainnya
Opini – Media Nasional “Ketika Kepala Desa Menjadi Wartawan: Gejala Retaknya Etika Tata Kelola Desa”
