Garisdata.com | Polres Mandailing Natal mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan Kantor Polsek Muara Batang Gadis (MBG). Peristiwa tersebut terjadi menyusul reaksi spontan masyarakat setelah beredar informasi bahwa seorang terduga bandar narkoba yang sebelumnya telah diamankan pihak kepolisian justru berhasil melarikan diri.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal, Teguh W. Hasahatan, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan kewajiban kita bersama akan tetapi kewenangan diberikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengamankan pemakai maupun pengedar Narkoba.

Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap warga negara tetap memiliki hak konstitusional yang harus dijamin, termasuk hak atas pendampingan hukum, Kamis, (25/12/2025)

“PDI Perjuangan Mandailing Natal melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) telah menugaskan Kepala BBHAR Agus Nardi Nasution, SH, MH untuk melakukan pendampingan hukum terhadap tiga orang yang saat ini diamankan dan diduga terlibat dalam pengerusakan Kantor Polsek MBG,” ujar Teguh.

Menurutnya, langkah pendampingan hukum tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum dalam proses peradilan.
Teguh menjelaskan, pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Selain itu, pendampingan dilakukan agar tidak terjadi tekanan, intimidasi, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia selama proses pemeriksaan berlangsung.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan Mandailing Natal tetap mendukung upaya penegakan hukum yang tegas dan profesional, termasuk dalam pemberantasan narkoba, namun harus tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum. (Bakty).