Garisdata.com | Medan, Sumatera Utara – Gelombang kritik tajam datang dari kelompok aktivis Kolaborasi Anak Muda Sumut Millenial (KAM Sumut Millenial) terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera Utara. Program yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) ini dituding menjadi ajang pemborosan anggaran negara dan sarat akan praktik korupsi oleh kalangan elit politik.

‎Ketua Penggerak KAM Sumut Millenial, Aditya CIJ, CPW, mengungkapkan adanya keganjilan besar terkait besaran anggaran yang tidak sinkron dengan kualitas menu makanan yang diterima masyarakat.

‎”Kita saksikan selama akhir 2025 hingga kini, program Dapur SPPG sangat penuh kejanggalan. Paket proyek ini banyak didapatkan oleh kalangan elit politik Sumatera Utara dengan anggaran yang sangat fantastis, mencapai Rp 1,4 Miliar hingga Rp 10 Miliar per wilayah,” ujar Aditya kepada awak media, Rabu (25/02/2026).

‎Pihaknya menyoroti belanja bahan pokok harian yang diklaim mencapai Rp 50 juta per dapur, namun fakta di lapangan menunjukkan menu makanan yang dianggap tidak layak. “Lauknya hanya secuil, apakah itu layak dianggap makan gratis dari negara? Itu bukan gratis, itu uang rakyat dari pajak,” tegasnya.

‎Selain masalah menu, KAM Sumut Millenial juga mengkritik tajam ketimpangan upah. Mereka membandingkan gaji karyawan SPPG yang mencapai Rp 3 juta per bulan dengan nasib guru honorer yang hanya menerima Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang nyata di tengah masyarakat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.

‎Melalui pernyataan sikapnya, KAM Sumut Millenial secara resmi meminta lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan untuk segera turun tangan.

‎”Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk mengaudit total anggaran Dapur SPPG di Sumatera Utara. Kami berani jamin program ini telah menjadi ajang korupsi berjamaah kalangan elit politik yang berkedok peduli rakyat,” kata Aditya.

‎Pernyataan ini juga diharapkan sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di jajaran Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Dr. Ir. Dadan Hindayana. Kelompok anak muda ini berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga transparansi anggaran benar-benar terwujud demi kepentingan rakyat kecil.