MAJALENGKA,GarisData.com – Permasalahan sampah di Indonesia dinilai telah mencapai tahap darurat yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan oleh H. Ateng Sutisna saat menanggapi urgensi penguatan sistem pengelolaan sampah di tingkat daerah.
Ateng menjelaskan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah nasional dapat teratasi sepenuhnya secara bertahap hingga tahun 2029. Namun, ia menyayangkan bahwa visi besar tersebut masih terganjal kendala klasik, yakni keterbatasan pembiayaan.
“Kita sudah menyatakan bahwa saat ini kondisi sudah darurat sampah. Presiden menginginkan masalah ini selesai pada 2029. Karena itu, kami terus berjuang mencari solusi konkret agar persoalan ini bisa segera diatasi,” ujar Ateng.
Ia mengungkapkan fakta keprihatinan terkait alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, yang saat ini hanya berkisar di angka 1,6 persen. Kondisi ini diperparah dengan adanya tren pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
“Dengan berkurangnya dana transfer, anggaran untuk pengelolaan sampah justru semakin tertekan. Padahal, tantangan di lapangan semakin kompleks dan volume sampah terus meningkat,” jelasnya.
Meski menghadapi kendala finansial, Ateng mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang tetap aktif mencari inovasi, termasuk melakukan studi banding ke negara maju. Ia mencontohkan langkah kepala daerah yang mulai mempelajari metode pengelolaan sampah efektif seperti di Jepang.
“Upaya inovasi sudah dilakukan, namun kendala utamanya tetap pada ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur dan biaya operasional fasilitas pengolahan sampah,” tambahnya.
Sebagai solusi, Ateng berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui skema dana hibah atau bantuan khusus. Menurutnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini tidak akan sanggup menanggung beban pembiayaan pengelolaan sampah secara optimal tanpa bantuan eksternal.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, jelas tidak akan cukup. Kami sangat berharap adanya skema hibah atau bantuan pusat agar pengelolaan sampah di daerah bisa berjalan maksimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.***
