MANDAILING NATAL | Garisdata.com –
Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tengah menjadi sorotan tajam publik menyusul dugaan pelanggaran Peraturan Kabupaten (Perkab) dalam proses pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Manager BOS Disdik Madina, Isa Ansari, disorot sejumlah pihak karena dinilai diduga tidak menjalankan tugas sesuai kapasitas dan prinsip tata kelola yang baik. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.
Berdasarkan informasi yang beredar, pencairan dan penggunaan Dana BOS diduga tidak sepenuhnya selaras dengan instruksi teknis serta Peraturan Daerah yang mengatur mekanisme pencairan dana BOS di Kabupaten Mandailing Natal. Dugaan tersebut dinilai perlu diklarifikasi secara terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukan dana sebagaimana mestinya.
Sebagaimana diketahui, pengelolaan Dana BOS diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang menegaskan prinsip pengelolaan dana secara fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dana BOS diprioritaskan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, antara lain pengembangan perpustakaan sekolah serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, masyarakat bersama mahasiswa pemerhati pendidikan mendesak Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, serta Kejaksaan Negeri Mandailing Natal agar segera turun tangan untuk menelusuri dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.
“Ini menyangkut masa depan pendidikan di Madina. Jika benar terjadi pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas dan transparan,” ujar Pajar, salah satu perwakilan pemerhati pendidikan.
Selain itu, Pajar juga mendesak Kepala Dinas Pendidikan Madina, Dr. Mhd. Faisal Situmorang, agar segera mengambil langkah administratif sesuai ketentuan yang berlaku guna merespons tekanan publik yang terus meningkat.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS merupakan hal yang sangat krusial agar dana negara benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.
“Pengawasan ketat adalah kunci agar dana pendidikan tidak disalahgunakan,” tutupnya.
(Tim/SPL)
