LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela Chalim diduga kuat pasang badan untuk kakak kandungnya, Hj. Chusnunia Chalim (Anggota DPR RI), terkait proyek jembatan mangkrak Kali Pasir Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, yang telah menelan anggaran Rp29 miliar.
Pembangunan jembatan tersebut dilakukan pada tahun 2018, saat Bupati Lampung Timur dijabat oleh Chusnunia Chalim. Ia menjabat periode 2016-2021, sebelum mengundurkan diri setelah terpilih sebagai Wakil Gubernur Lampung pada Pilgub 2018 dan dilantik tahun 2019.
Sejumlah elemen masyarakat menduga ada keterkaitan antara dugaan tersebut dengan video yang beredar, di mana narasinya menyatakan Wagub Jihan menelepon warga yang memprotes dan meminta berhenti merekam kondisi pembangunan jembatan. Namun, informasi ini dibantah Wagub sebagai fitnah.
Dalam akun Instagram pribadinya, Jihan menyampaikan terima kasih atas perhatian masyarakat dan menjelaskan bahwa persoalan jembatan tidak dibiarkan. “Pembangunan jembatan permanen merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dengan kebutuhan anggaran besar dan memerlukan dukungan lintas pemerintah. Pemprov Lampung telah mengusulkan dukungan ke Pusat sejak 2025, dan survei lapangan juga telah dilakukan oleh balai teknis terkait,” tulisnya pada 28 Januari 2026.
Secara teknis, pembangunan belum direkomendasikan karena pertimbangan keselamatan, termasuk kondisi longsor di sekitar lokasi, sehingga desain perlu disusun ulang. “Sambil menunggu, keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Gubernur bersama Panglima Kodam Radin Inten mendorong Jembatan Merah Putih sebagai solusi sementara, yang ditargetkan beroperasi pada Semester I 2026,” tambahnya.
Dikutip dari sumber berita, warga Kecamatan Way Bungur berharap akses penghubung yang layak masih jauh dari kenyataan. Jembatan yang digadang-gadang sebagai urat nadi aktivitas masyarakat ini mangkrak bertahun-tahun tanpa kejelasan penyelesaian. Sejak dibangun pada 2018, proyek ini telah berganti kontraktor tiga kali, dan salah satu kontraktor pernah tersandung kasus hukum terkait dugaan korupsi. Kini hanya tersisa tiang beton dan rangka besi berkarat di tengah sungai.
Akibatnya, siswa dan guru harus menyeberang dengan perahu dayung setiap hari. Saat musim hujan, debit air meningkat dan penyeberangan menjadi sangat berbahaya, membuat banyak anak tidak berangkat sekolah. “Kalau banjir, anak-anak tidak berani sekolah. Kami khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” ujar seorang warga pada Jumat (30/1/2026).
Warga menilai kondisi ini bukan hanya persoalan akses, melainkan keselamatan generasi muda. Mereka mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk mencari solusi nyata, bahkan berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan. “Jembatan ini bukan hanya bangunan, tapi penyambung hidup kami. Kami butuh kepastian kapan selesai,” tegas seorang warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Jembatan Kali Pasir masih terbengkalai, sementara di seberangnya guru dan siswa tetap berjuang berdayung melawan arus demi pendidikan—menunggu keadilan yang terasa jauh.(Tim Media Group PWDPI).
