Oleh: H. Syahrir Nasution, SE, MM Managing Director Political & Economic Consulting Institute (PECI) Indonesia
Mandailing Natal, Sumatera Utara — Garisdata.com Ada satu nilai luhur yang sejak lama diajarkan dalam tradisi keilmuan dan agama: adab lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Ilmu bisa diajarkan, bahkan binatang pun dapat dilatih hingga memiliki kecakapan tertentu.
Namun adab tidak bisa dipaksakan—ia tumbuh dari kesadaran moral, dididik sejak lahir, diwariskan oleh orang tua, dan dikuatkan oleh ajaran agama.
Karena itu, istilah “kurang ajar” sesungguhnya lebih berbahaya daripada “kurang pintar”. Orang yang kurang ilmu masih bisa dibimbing dan diajarkan. Tetapi manusia yang berakal, memiliki pendidikan, jabatan, dan kekuasaan, namun kehilangan adab, adalah sebuah ironi besar—bahkan keterlaluan.
Adab melekat pada manusia sejak ia dilahirkan sebagai makhluk berakal. Ia bukan sekadar sopan santun, melainkan kompas moral yang membedakan manusia dari makhluk lain. Ketika adab hilang, manusia menurunkan martabat dirinya sendiri. Bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia menyalahgunakan akal dan kekuasaan.
Hari ini, negeri ini tampak tidak kekurangan pejabat pintar. Gelar akademik berderet, pidato mengalir fasih, dan regulasi disusun rapi. Namun yang kian langka adalah pejabat beradab. Buktinya sederhana: masih ada yang sanggup memakan hak orang lain, meski sadar sepenuhnya bahwa itu bukan miliknya. Istilahnya diperhalus menjadi korupsi, padahal hakikatnya tetap sama—perampasan.
Lebih ironis lagi, di saat rakyat berduka akibat bencana dan longsor, sebagian pejabat justru menjadikan penderitaan rakyat sebagai panggung pencitraan. Turun ke lokasi bencana dengan kamera menyala, mengumbar empati verbal, namun minim tindakan nyata.
Di sisi lain, pesta dan perayaan tetap digelar—seolah duka rakyat tidak pernah ada.Padahal bagi rakyat yang terdampak bencana, harapan mereka sangat sederhana: perhatian yang tulus, bantuan yang nyata—baik secara materi maupun moril, agar mereka merasa tidak sendirian dan tetap memiliki harapan.
Inilah wajah kemunafikan kekuasaan yang harus dihentikan. Kekuasaan tanpa adab adalah racun bagi bangsa dan negara. Ia merusak kepercayaan publik, menghancurkan solidaritas sosial, dan menormalisasi ketidakadilan.
Jika kemunafikan ini terus dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya bangunan akibat bencana, tetapi fondasi moral bangsa. Sudah saatnya rakyat bangkit, bersuara, dan menolak kepemimpinan yang pintar tetapi kehilangan adab. Sebab tanpa adab, ilmu dan kekuasaan hanya akan menjadi alat penindasan yang berwajah santun.
Bangkitlah, Indonesia.Karena bangsa yang kehilangan adab, sedang berjalan menuju kehancurannya. (M.SN)
